Prabowo mendirikan Komcad yang beranggotakan 500 pegawai untuk menjamin keamanan IKN
JAKARTA – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membentuk komponen cadangan (Komcad) yang beranggotakan 500 orang. Pasukan yang kunjungi beranggotakan masyarakat sipil dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara ini bertujuan untuk mendukung kekuatan pertahanan Ibu Kota Negara (IKN).
Pelantikan Komkad Gelombang I Tahun 2024 dilakukan oleh Letnan Komkad Gelombang I Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakil KSAD). Dilakukan di Pangkalan Militer Nomor 6/Mulawarman, Banjar Baru selama kurang lebih dua bulan.
Pak Prabowo dalam pesan yang dibacakan Letjen TNI Tandio Budi Levita mengatakan, pembentukan pasukan cadangan di Kodam VI/Mulawarman merupakan upaya membangun pertahanan negara wilayah Kalimantan dan membantu mengamankan IKN. dikatakan.
“Ini merupakan momen bersejarah bagi bangsa Indonesia karena telah ditetapkannya sebanyak 500 orang sebagai anggota kelompok pertama komponen Cadangan Daratan tahun anggaran 2024,” ujarnya.
Setelah investigasi Ratsarmir di Lindum VI/Mulawarman, Presiden terpilih meminta Comcad untuk lebih meningkatkan kemampuannya. Gerindra menegaskan, pertahanan militer menghadapi agresi musuh yang menyerbu perairan dan daratan melalui perang berkepanjangan dan taktik gerilya. Prabowo juga meminta anggota baru Komcad tetap menjaga wibawa dan menjadi individu yang bertanggung jawab.
“Melindungi dan menjaga kehormatan anggota Cadangan Pertahanan Negara,” kata Menteri Pertahanan.
Komponen Cadangan pertama dibentuk pada tahun 2021 sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.
Rekrutmen Komcad dilakukan setiap tahun. Pada tahun 2021 hingga September 2024, terdapat 9.074 warga sipil yang ditetapkan sebagai cadangan pendukung ketiga aspek TNI.
“Dan sekali lagi, tidak ada kaitannya dengan kerusuhan PBNU dan PKB,” kata Huda, Rabu, di Gedung Majelis Nasional, Senayan, Jakarta Pusat, seperti dikutip Antara.
Ketua Panitia
“Tak bisa batasi kekuasaan. Kalaupun tinggal satu hari lagi, itu hak prerogratif presiden.” “Kita tinggal menunggu 39 hari Gus Ipple tayang,” ujarnya.
Kali ini Pak Huda juga mengklarifikasi hubungan PBNU dan PKB yang sempat disebut-sebut merupakan konflik antarlembaga. “Sekali lagi, tidak ada konflik antara kami dan PBNU. Yang jelas PBNU bermusuhan dengan PKB sebelum dan sesudah pemilu, ujarnya.
Presiden Joko Widodo atau PKB Shayful Huda mengatakan, penunjukan Gus Ipul sebagai Menteri Sosial terserah pada Presiden Jokowi.